Seorang anggota DPRD Kota Batam resmi dinyatakan melanggar kode etik setelah terseret dalam kasus dugaan penipuan. Badan Kehormatan (BK) DPRD Batam menggelar sidang etik dan menyimpulkan bahwa tindakan anggota tersebut mencoreng citra lembaga legislatif.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban penipuan bermodus investasi. Dalam laporan itu, nama sang anggota DPRD disebut terlibat langsung dalam proses transaksi dan menjanjikan keuntungan tertentu. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan BK DPRD.
BK DPRD Batam langsung menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk anggota DPRD yang bersangkutan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi, BK menyatakan bahwa anggota tersebut melanggar kode etik sebagai wakil rakyat.
“Kami menilai ada pelanggaran serius terhadap etika dan tanggung jawab moral sebagai anggota dewan,” ujar Ketua BK dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa BK telah merekomendasikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan internal DPRD.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menambah daftar panjang anggota legislatif yang terlibat persoalan hukum. Warga Batam menuntut transparansi dan integritas dari para wakil rakyat, terutama dalam menjalankan amanah publik.
Sementara itu, anggota DPRD yang terlibat masih membantah tuduhan tersebut dan menyatakan siap menghadapi proses hukum. Namun, BK tetap menekankan bahwa proses etik berbeda dari pidana, dan lembaga berwenang menindak berdasarkan prinsip moral dan kepercayaan publik.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa jabatan publik harus dijalankan dengan integritas, bukan sebagai alat daftar medusa88 untuk kepentingan pribadi.